PBB (ANTARA News) - Pejabat tinggi PBB, Margot Wallstrom, Selasa, meminta Dewan Keamanan PBB agar mengakhiri aksi pemerkosaan yang kerap terjadi di Republik Demokratik Kongo.
"Jika para perempuan (Kongo) terus mengalami kekerasan seksual, kondisi itu bukan karena perangkat hukum yang tidak cukup melindungi mereka tetapi juga karena hukum tidak cukup ditegakkan," kata Wallstrom seperti dikutip AFP.
Karena seringnya aksi pemerkosaan terjadi di Republik Demokratik Kongo, maka Wallstrom menyebut negara itu "ibu kota pemerkosaan dunia".
Berbicara di depan para wakil 15 negara anggota DK-PBB, ia mengatakan, kaum perempuan tidak punya hak kalau mereka yang melanggar hak-hak perempuan itu tidak dihukum.
Wallstrom mengatakan, mengakhiri aksi kekerasan seksual itu merupakan bagian penting mandat DK-PBB untuk mengendalikan situasi "dari aturan perang ke aturan hukum" dan "dari peluru ke Pemilu".
"Kaum perempuan Kongo masih tidak aman sekalipun di rumah dan kasur mereka sendiri saat malam datang," kata pejabat PBB yang belum lama ini mengunjungi Kongo itu.
Kekerasan seksual terhadap para perempuan masih menjadi pemandangan yang dominan di wilayah timur Kongo yang didera konflik, kata pejabat PBB asal Swedia ini.
Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) pekan lalu mencatat setiap hari ada 14 orang perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Republik Demokratik Kongo.
Dalam tiga bulan pertama 2010, PBB mencatat jumlah perempuan Kongo yang menjadi korban kekerasan seksual sudah mencapai 1.244 orang.
Dalam 14 tahun terakhir, setidaknya ada 200 ribu kasus kekerasan seksual yang tercatat di Kongo.
Lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan internasional sudah sering mengungkapkan keprihatinan mereka akan kondisi kekerasan seksual dan kurangnya penegakan keadilan bagi para korban, khususnya di wilayah timur Kongo.
Lebih dari sepertiga kasus kekerasan seksual yang tercatat itu terjadi di Provinsi-Provinsi Kivu Utara dan Selatan di wilayah timur negara itu. Di wilayah tersebut ada sekitar 1,4 juta warga yang mengungsi.
Untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan disana,maka Misi PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUC) didukung 20 ribu personil keamanan.
Mereka antara lain bertugas mendampingi para perempuan Kongo yang akan ke pasar atau mencari kayu api dan air, mengembangkan sistem peringatan dini, dan membantu para walikota setempat.
Mantan wakil presiden Komisi Eropa yang bertugas sebagai pejabat tinggi PBB sejak Februari lalu ini mengatakan, mengakhiri kejahatan pemerkosaan merupakan salh satu dari lima prioritas program kerjanya.
Empat prioritas program kerjanya yang lain adalah pemberdayaan perempuan, mobilisasi kepemimpinan politik perempuan, peningkatan pengakuan terhadap pemerkosaan sebagai senjata perang, serta memastikan adanya respons lebih baik dari sistim PBB.
source: antaranews.com
"Jika para perempuan (Kongo) terus mengalami kekerasan seksual, kondisi itu bukan karena perangkat hukum yang tidak cukup melindungi mereka tetapi juga karena hukum tidak cukup ditegakkan," kata Wallstrom seperti dikutip AFP.
Karena seringnya aksi pemerkosaan terjadi di Republik Demokratik Kongo, maka Wallstrom menyebut negara itu "ibu kota pemerkosaan dunia".
Berbicara di depan para wakil 15 negara anggota DK-PBB, ia mengatakan, kaum perempuan tidak punya hak kalau mereka yang melanggar hak-hak perempuan itu tidak dihukum.
Wallstrom mengatakan, mengakhiri aksi kekerasan seksual itu merupakan bagian penting mandat DK-PBB untuk mengendalikan situasi "dari aturan perang ke aturan hukum" dan "dari peluru ke Pemilu".
"Kaum perempuan Kongo masih tidak aman sekalipun di rumah dan kasur mereka sendiri saat malam datang," kata pejabat PBB yang belum lama ini mengunjungi Kongo itu.
Kekerasan seksual terhadap para perempuan masih menjadi pemandangan yang dominan di wilayah timur Kongo yang didera konflik, kata pejabat PBB asal Swedia ini.
Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) pekan lalu mencatat setiap hari ada 14 orang perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Republik Demokratik Kongo.
Dalam tiga bulan pertama 2010, PBB mencatat jumlah perempuan Kongo yang menjadi korban kekerasan seksual sudah mencapai 1.244 orang.
Dalam 14 tahun terakhir, setidaknya ada 200 ribu kasus kekerasan seksual yang tercatat di Kongo.
Lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan internasional sudah sering mengungkapkan keprihatinan mereka akan kondisi kekerasan seksual dan kurangnya penegakan keadilan bagi para korban, khususnya di wilayah timur Kongo.
Lebih dari sepertiga kasus kekerasan seksual yang tercatat itu terjadi di Provinsi-Provinsi Kivu Utara dan Selatan di wilayah timur negara itu. Di wilayah tersebut ada sekitar 1,4 juta warga yang mengungsi.
Untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan disana,maka Misi PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUC) didukung 20 ribu personil keamanan.
Mereka antara lain bertugas mendampingi para perempuan Kongo yang akan ke pasar atau mencari kayu api dan air, mengembangkan sistem peringatan dini, dan membantu para walikota setempat.
Mantan wakil presiden Komisi Eropa yang bertugas sebagai pejabat tinggi PBB sejak Februari lalu ini mengatakan, mengakhiri kejahatan pemerkosaan merupakan salh satu dari lima prioritas program kerjanya.
Empat prioritas program kerjanya yang lain adalah pemberdayaan perempuan, mobilisasi kepemimpinan politik perempuan, peningkatan pengakuan terhadap pemerkosaan sebagai senjata perang, serta memastikan adanya respons lebih baik dari sistim PBB.
source: antaranews.com
No comments:
Post a Comment